HUBUNGAN ANTARA KEPERCAYAAN PADA PEMERINTAH DAN DUKUNGAN SOSIAL TERHADAP KEPATUHAN MELAKSANAKAN VAKSIN BOOSTER COVID-19

Abstract

The Indonesian government has issued a Covid-19 booster vaccine policy program to prevent and overcome the spread of Covid-19, but in practice the phenomenon of public disobedience emerged due to the prolonged pandemic and the community's discomfort in daily mobility to meet economic needs as well as hoax news. problems that occur, so the government needs to take steps to restore public trust through providing social support so that public compliance is realized for the implementation of the Covid-19 booster vaccine. This study aims to analyze the relationship between trust in the government and social support with implications for public compliance in implementing the Covid-19 booster vaccine and solutions to these problems. The problem analysis uses a correlational quantitative research method by comparing the relationship between trust in the government and social support provided by the government for public compliance in carrying out the Covid-19 booster vaccine. This study used multiple regression analysis tests with the number of subjects in this study as many as 86 people from the Tembelang hamlet and with a sampling technique, namely: quota sampling. Based on the results of the data analysis test, the following results were obtained: (1) Trust in the government has a positive and significant correlation with compliance with implementing the Covid-19 booster vaccine, (2) Social support has a positive and significant correlation with compliance with implementing the Covid-19 booster vaccine, ( 3) Trust in the government is the variable that most influences adherence to implementing the Covid-19 booster vaccine. In the current prolonged Covid-19 pandemic situation, the government is expected to maintain public trust and continue to provide social support and the House of Representatives of the Republic of Indonesia (DPR RI) Commission IX needs to always supervise the implementation of all strategic policies by the government in overcoming the spread of Covid-19.

Abstrak

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan program kebijakan vaksin booster Covid-19 untuk mencegah dan mengatasi penyebaran Covid-19, namun dalam pelaksanaannya muncullah fenomena ketidakpatuhan masyarakat akibat pandemi yang berkepanjangan dan ketidaknyamaan masyarakat dalam mobilitas sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan ekonomi serta adanya berita-berita hoaks menambah permasalahan yang terjadi, sehingga pemerintah perlu untuk mengambil langkah-langkah guna mengembalikan kepercayaan masyarakat melalui pemberian dukungan sosial agar terwujud kepatuhan masyarakat guna terlaksananya vaksin booster Covid-19. Kajian ini hendak menganalisa hubungan kepercayaan pada pemerintah dan dukungan sosial berimplikasi terhadap kepatuhan masyarakat melaksanakan vaksin booster Covid-19 serta solusi atas permasalahan tersebut. Analisa permasalahan menggunakan metode penelitian kuantitatif korelasional dengan cara membandingkan hubungan antara kepercayaan pada pemerintah dan dukungan sosial yang diberikan oleh pemerintah terhadap kepatuhan masyarakat melaksanakan vaksin booster Covid-19. Penelitian ini menggunakan uji analisis regresi berganda dengan jumlah subyek penelitian ini sebanyak 86 orang masyarakat dusun Tembelang dan dengan teknik pengambilan sampel yaitu: quota sampling. Berdasarkan hasil uji analisis, maka diperoleh hasil sebagai berikut : (1) Kepercayaan pada pemerintah berkorelasi positif dan signifikan terhadap kepatuhan melaksanakan vaksin booster Covid-19, (2) Dukungan sosial berkorelasi positif dan signifikan terhadap kepatuhan melaksanakan vaksin booster Covid-19, (3) Kepercayaan pada pemerintah adalah variabel yang paling berpengaruh terhadap kepatuhan melaksanakan vaksin booster Covid-19. Saran, pemerintah diharapkan menjaga kepercayaan masyarakat dan terus melaksanakan pemberian dukungan sosial pada situasi Covid-19 saat ini serta Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)  Komisi IX perlu selalu melakukan pengawasan terhadap implementasi semua kebijakan strategis oleh pemerintah dalam mengatasi penyebaran Covid-19.