Browse Title Index

Issue Title
Vol 12, No 1 (2021): JNH VOL 12 NO 1 JUNI 2021 Jaminan Kehilangan Pekerjaan Dampak Pandemi Covid-19: Pengaturan, Manfaat, dan Perbandingannya dengan Negara Lain (Job Loss Insurance Impact of Covid-19 Pandemic: Regulations, Benefits, and Comparisons with Other Countries) Abstract PDF
Kania Jennifer Wiryadi, Bayu Novendra
Vol 13, No 2 (2022): JNH VOL 13 NO 2 NOVEMBER 2022 Judicial Activism dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang Ratifikasi (Judicial Activism in Reviewing the Constitutionality of the Ratification Law) Abstract PDF
Dicky Eko Prasetio, Adam Ilyas
Vol 8, No 2 (2017): JNH Vol 8 NO. 2 Tahun 2017 JUDICIAL REVIEW PASAL-PASAL MAKAR KUHP: PERSPEKTIF PENAFSIRAN HUKUM DAN HAM (JUDICIAL REVIEW ON TREACHERY ARTICLES OF THE CRIMINAL CODE: THE PERSPECTIVE OF LAW INTERPRETATION AND HUMAN RIGHTS) Abstract PDF
Prianter Jaya Hairi
Vol 3, No 1 (2012) KAJIAN HUKUM ATAS MERGER CDMA FLEXI DAN ESIA DALAM PERSAINGAN USAHA BISNIS TELEKOMUNIKASI SELULER (LEGAL REVIEW OF MERGER CDMA ESIA AND FLEXI BUSINESS COMPETITION IN TELECOMUNICATIONS CELLULAR) Abstract PDF
Trias Palupi Kurnianingrum
Vol 3, No 2 (2012) KAJIAN YURIDIS PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG TENTANG DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (JURIDICAL ANALYSIS OF THE ESTABLISHMENT OF THE LAW GOVERNING THE HOUSE OF REPRESENTATIVES) Abstract PDF
Novianto M. Hantoro
Vol 2, No 1 (2011) KAJIAN YURIDIS PRIVATISASI BADAN USAHA MILIK NEGARA MELALUI MEKANISME PENAWARAN UMUM (INITIAL PUBLIC OFFERING ) Abstract PDF
Monika Suhayati
Vol 5, No 2 (2014) KEAMANAN MARITIM DARI ASPEK REGULASI DAN PENEGAKAN HUKUM (MARITIME SECURITY FROM THE ASPECTS OF REGULATION AND LAW ENFORCEMENT) Abstract PDF
Shanti Dwi Kartika
Vol 3, No 2 (2012) KEBERADAAN AHLI DAN IMPLIKASI NEGATIFNYA TERHADAP ASAS PERADILAN CEPAT, SEDERHANA DAN BIAYA RINGAN (SUATU KRITIK TERHADAP PEMERIKSAAN AHLI DALAM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA) (THE PRESENCE OF EXPERT AND THE IMPLICATION TO THE PRINCIPLE OF FAST, SIMPLE AND LOW COST JUDICIAL PROCESS) Abstract PDF
Lucky Raspati
Vol 9, No 2 (2018): JNH VOL 9 NO. 2 November 2018 Kebijakan Kriminalisasi Kesusilaan Dalam Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Pidana Dari Perspektif Moral (Criminalization Of Decency In The Criminal Code Bill From Moral Perspectives) Abstract PDF
Lidya Suryani Widayati
Vol 11, No 2 (2020): JNH Vol 11 No 2 November 2020 Kebijakan Kriminalisasi Perbuatan Curang oleh Advokat dalam RUU KUHP (The Policy on Criminalization of Fraudulent Acts by Advocates in the Criminal Code Bill) Abstract PDF
Prianter Jaya Hairi
Vol 5, No 1 (2014) KEBIJAKAN KRIMINALISASI TERHADAP TINDAKAN HAKIM DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG MAHKAMAH AGUNG (CRIMINALIZATION OF ACTION POLICY FORMULATION JUDGE BILL IN THE SUPREME COURT) Abstract PDF
Prianter Jaya Hairi
Vol 12, No 2 (2021): JNH VOL 12 NO 2 November 2021 Kebijakan Selektif Keimigrasian terkait Pembatasan Pemberian Bebas Visa Kunjungan pada Masa Pandemi Covid-19 (Selective Immigration Policy regarding Restrictions on Granting Free Visit Visas during the Covid-19 Pandemic) Abstract PDF
Novianti Novianti
Vol 12, No 1 (2021): JNH VOL 12 NO 1 JUNI 2021 Kedaluwarsa dan Grasi Sebagai Dasar Hapusnya Kewenangan Menjalankan Pidana, Perlukah Diatur Kembali dalam RUU KUHP? (Expiration and Clemency as a Basis for Abolishing Punishment, Does it Need to Be Rearranged in the Criminal Code Bill?) Abstract PDF
Lidya Suryani Widayati
Vol 8, No 2 (2017): JNH Vol 8 NO. 2 Tahun 2017 KEDUDUKAN KONSUMEN DALAM KEPAILITAN (THE POSITION OF CONSUMER IN BANKRUPTCY) Abstract PDF
Luthvi Febryka Nola
Vol 5, No 2 (2014) KEDUDUKAN MEMORANDUM OF UNDERSTANDING ANTARA PALANG MERAH INDONESIA DENGAN THE INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS (ICRC) TERKAIT DENGAN PEMBERIAN BANTUAN KEMANUSIAAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL (POSITION OF MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN INDONESIA WITH THE RED CROSS INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS (ICRC) LINKED TO HUMANITARIAN RELIEF BASED ON INTERNATIONAL LAW PERSPECTIVE) Abstract PDF
Novianti -
Vol 3, No 2 (2012) KEDUDUKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN KERJASAMA INTERNASIONAL: STUDI TERHADAP PERJANJIAN KERJASAMa SOSEK-MALINDO (POSITION IN THE LOCAL GOVERNMENT OF INTERNATIONAL COOPERATION: STUDY ON THE COOPERATION AGREEMENT SOCIAL ECONOMIC-MALINDO) Abstract PDF
Novianti -
Vol 6, No 1 (2015) KEDUDUKAN PENGGUNA NARKOTIKA DAN KESIAPAN FASILITAS REHABILITASI BAGI PENYALAHGUNA NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (POSITION OF NARCOTICS USERS AND READINESS FOR REHABILITATION FACILITIES FOR DRUG ABUSERS NARCOTICS BY LAW NUMBER 35 OF 2009 ON NARCOTICS) Abstract PDF
Harris Y. P. Sibuea
Vol 9, No 1 (2018): JNH VOL 9 NO. 1 Juni 2018 Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Dalam Mengatasi Kendala Penanggulangan Tindak Pidana Korporasi (The Role Of Regulation Of The Supreme Court Number 13 Year 2016 In Overcoming Obstacles Of Corporate Criminal Infringement) Abstract PDF
Budi Suhariyanto
Vol 9, No 2 (2018): JNH VOL 9 NO. 2 November 2018 Kedudukan Sita Umum Terhadap Sita Lainnya Dalam Proses Kepailitan (The Position Of General Seizure Towards Others In The Process Of Bankrupcy) Abstract PDF
Luthvi Febryka Nola
Vol 6, No 2 (2015) KEKUASAAN MEMBENTUK UNDANG-UNDANG DALAM SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL SETELAH PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 Abstract PDF
Andy Wiyanto
Vol 1, No 1 (2010) Kendala Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Abstract PDF
Marfuatul Latifah
Vol 8, No 1 (2017): JNH VOL 8 NO. 1 Tahun 2017 KENDALA PENERAPAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI (THE OBSTACLES OF IMPLEMENTING THE CRIMINAL LIABILITY OF THE CORPORATION AS A CRIMINAL OF CORRUPTION) Abstract PDF
Puteri Hikmawati
Vol 11, No 1 (2020): JNH Vol 11 No 1 Juni 2020 Kepastian Hukum Kedudukan Camat sebagai PPAT Sementara (Legal Certainty of The Position Sub-district Head as Temporaly Land Deed Officer) Abstract PDF
Irfan Iryadi
Vol 2, No 2 (2011) KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Abstract PDF
Monika Suhayati
Vol 4, No 2 (2013) KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 92/PUU-X/2012 Abstract PDF
Novianto M. Hantoro
76 - 100 of 239 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>