Kesiapan Pemerintah Daerah Provinsi Riau dan Sumatera Selatan dalam Pelaksanaan Kebijakan Restorasi Gambut

Abstract

Peatland restoration policy was launched by the government to reduce negative impacts of forest and land fires on peatlands. Riau Province and South Sumatera Province are two provinces in the list of priority locations of the implementation of peatland restoration policy in 2016. What raises as a problem is the nature of preparedness of the two provinces in implementing the policy. Through qualitative research conducted in 2016, the research showed that South Sumatera Province is better prepared in implementing policy, as seen from the implemented program, prepared resources, and commitment of regional head in the implementation of the policy. However, policy implementation is constrained by the absence of regulations to support policy implementation in the province. In the future, there are some needs for (1) coordination between central and regional governments in each activity plan; (2) regulation to support the use of donor funds for implementation of the policy at regional levels; (3) social mapping and economic mapping of KHG mapping; (4) evaluation on moratorium on permits and licenses for peatlands; and (5) improvement on law enforcement.

Kebijakan restorasi gambut diluncurkan pemerintah untuk mengurangi dampak negatif kebakaran hutan dan lahan di lahan gambut. Provinsi Riau dan Sumatera Selatan adalah dua provinsi yang menjadi prioritas lokasi pelaksanaan kebijakan restorasi gambut di tahun 2016. Permasalahannya adalah bagaimana kesiapan kedua provinsi tersebut dalam pelaksanaan kebijakan tersebut? Melalui penelitian kualitatif yang dilakukan pada tahun 2016, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah Provinsi Sumatera Selatan lebih siap melaksanakan kebijakan restorasi gambut, terlihat dari program yang dilaksanakan, sumber daya yang disiapkan, dan komitmen kepala daerah dalam pelaksanaan kebijakan. Namun pelaksanaan kebijakan terkendala oleh tidak adanya regulasi untuk mendukung pelaksanaan kebijakan di daerah. Untuk itu, ke depan perlu ada: (1) koordinasi antara pemerintah pusat dengan daerah dalam setiap rencana kegiatan; (2) regulasi yang mendukung pemanfaatan dana donor untuk pelaksanaan restorasi gambut di daerah; (3) pemetaan sosial dan pemetaan ekonomi dalam pemetaan KHG; (4) evaluasi moratorium izin di lahan gambut; dan (5) peningkatan penegakan hukum.