PERLINDUNGAN HUTAN MANGROVE MELALUI VALUASI EKONOMI JASA KARBON SEBAGAI UPAYA PERTAMBAHAN PENDAPATAN NEGARA

Abstract

Sustainable development is a fundamental principle for the development of modern humans to maintain nature so that it can be passed on in good condition to future generations. As a country that has extensive mangrove forests, Indonesia plays a role as a central actor who is obliged to protect and preserve its natural wealth. However, mangrove forests are increasingly being eroded due to destruction and use that are not environmentally friendly. It has become a logical consequence for a maritime country that Indonesia will become the owner of the most extensive mangroves. For this reason, a legal framework is needed to guarantee the existence of mangrove forests as a superior ecosystem. This study aims to examine two main problems related to mangrove debt; 1) the economic valuation of mangrove forest services in Indonesia, especially in trading carbon emissions in the mangrove forest sector, and 2) the mechanism for collecting carbon trade in Indonesia as a potential income for the state. The analysis of this study uses a normative juridical method, then uses an empirical approach to find existing legal facts. The results of this study conclude that Indonesia needs a legal framework to protect mangrove forests from achieving a sizable economic valuation of mangrove forest services that can increase state revenues. For this reason, it is necessary to reconstruct the legal framework for managing and protecting mangrove forests as a form of Indonesia's seriousness as a country that takes good care of its mangrove forests.

Abstrak

Pembangunan berkelanjutan menjadi prinsip dasar bagi perkembangan manusia modern untuk mempertahankan alam agar dapat diwariskan dalam kondisi baik kepada generasi penerus. Sebagai sebuah negara yang memiliki hutan mangrove yang luas, Indonesia sejatinya berperan sebagai aktor sentral yang berkewajiban menjaga dan melestarikan kekayaan alam yang dimilikinya. Namun, hutan mangrove semakin tergerus keberadaannya akibat pengrusakan maupun pemanfaatan yang tidak ramah lingkungan. Bagi sebuah negara maritim sudah menjadi konsekuensi logis bahwa Indonesia akan menjadi pemilik mangrove terbesar. Untuk itu dibutuhkan suatu kerangka hukum guna menjamin eksistensi hutan mangrove sebagai sebuah ekosistem unggulan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dua permasalahan utama terkait hutang mangrove tersebut; 1) valuasi ekonomi jasa hutan mangrove di Indonesia terkhusus dalam perdagangan emisi karbon di sektor hutan mangrove, dan 2) mekanisme pemungutan perdagangan karbon di Indonesia sebagai potensi pendapatan bagi negara. Analisis pengkajian ini menggunakan metode yuridis normatif, kemudian menggunakan pendekatan empiris guna mencari fakta-fakta hukum yang ada. Hasil kajian ini menyimpulkan bahwa Indonesia perlu kerangka hukum untuk melindungi hutan mangrove guna meraih valuasi ekonomi jasa hutan mangrove yang besar yang dapat menambah pendapatan negara. Untuk itu, perlu dilakukan rekonstruksi kerangka hukum pengelolaan dan perlindungan hutan mangrove sebagai bentuk keseriusan Indonesia sebagai negara yang menjaga hutan mangrovenya dengan baik.