Penyelenggaraan Intelijen Negara dalam Perspektif Hak Asasi Manusia
Abstract
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Buku
Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
Effendi, A. Masyhur. Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) & Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM). Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
Effendi, A. Masyhur. Dimensi Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional. Bogor: Ghalia Indonesia, 1993.
Manullang, A.C. Menguak Tabu Intelijen Teror, Motif dan Rezim. Jakarta: Panta Rhei a1, 2001.
Saronto, Y. Wahyu, et.al. Intelijen: Teori, Aplikasi dan Modernisasi. Jakarta: Ekalaya Saputra, 2004.
Wibisono, Ali A. dan Faisal Idris. Panduan Perancangan Undang-Undang Intelijen Negara, editor Andi Widjajanto. Jakarta: Pacivis, 2006.
Yamin, Muhammad dan Sebastian Matengkar. Intelijen Indonesia Towards Professional Intelligence. Jakarta: IRCS dan LPPBHI, 2006.
Terjemahan
Born, Hans dan Ian Leigh. Mendorong Akuntabilitas Intelijen: Dasar Hukum dam Praktik Terbaik dari Pengawasan Intelijen. editor Bob Sugeng Hadiwinata, diterjemahkan oleh Ria Nuri Dharmawan. Jakarta: DCAF, FES dan Kementerian Luar Negeri Republik Federal Jerman, 2007.
Makalah
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan. Mewujudkan Profesionalisme Intelijen melalui Prinsip-Prinsip Demokratik. Rapat Dengar Pendapat Umum DPR RI, Jakarta, 6 September 2010.
Widjajanto, Andi. Kajian Kritis Draft RUU Intelijen Negara 2010. Rapat Dengar Pendapat Umum DPR RI, Jakarta, 12 Mei 2010.
Surat Kabar
Mutiah, Dinny. “Mengontrol Gerak Badan Intelijen”. Media Indonesia, 5 April 2010.
Internet
Jemadu, Aleksius. Reformasi Intelijen. http://www.fisip.ui.ac.id/pacivisui/repository/book/reform_intel/8-Aleksius_Jemadu-A5-182-214.pdf, diakses tanggal 31 Maret 2010.
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan. Membongkar Konspirasi Kasus Munir. http://www.kontras.org/munir/MEMBONGKAR%20KONSPIRASI%20KASUS%20MUNIR.pdf, diakses tanggal 1 November 2010.
Maulani, Z.A. Dasar-Dasar Intelijen. http://www.khilafah1924.org/index.php?option=com_content&task=view&id=141&Itemid=47, diakses tanggal 12 Maret 2010.
RUU Yang Mendorong Akuntabilitas Intelijen Mendesak. http://www.idsps.org/headline-news/pers-release/intelijen/, diakses tanggal 15 Oktober 2010.
Tagih PK Putusan Kasasi Kasus Munir, http://bataviase.co.id/detailberita-10381756.html, diakses tanggal 1 November 2010.
Peraturan Perundangan
Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
________. Undang-Undang Tentang Hak Asasi Manusia. UU No. 39 Tahun 1999, LN No. 165 Tahun 1999, TLN No. 3886.
________. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia.
________. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2010 tentang Badan Intelijen Negara.
________. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
________. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Refbacks
- There are currently no refbacks.